GEN-ID | “Kematian WNI Pelaut di kapal China adalah merupakan tanggungjawab Luhut Panjaitan selaku Menko Maritim,” tegas aktifis HAM Natalius Pigai, Kamis (07/05/2020).
Aktifis hak asasi manusia ini berang setelah menyaksikan tayangan berita di televisi luar negeri mengenai pelaut Indonesia yang bekerja di kapal ikan asal China, diperbudak hingga mengalami kematian.
Secara hukum international Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut (seafarer) dan kapalnya.
1. Sejak 1961 Indonesia menjadi Anggota International Maritim Organisations (IMO)
2. International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS)
3. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW
4. Maritime Labour Convention (MLC) 2006.
Untuk Indonesia, Pemerintah RI sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkannya UU nomor 15 tahun 2016.
Berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program Poros Maritim Dunia-nya, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional sangatlah perlu untuk pemantapan, penegakan dan perlindungan pelaut.
Upaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI dalam kapasitas sebagai Negara Bendera maupun sebagai Negara Pelabuhan.
"Upaya tersebut memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri," ucap Pigai.
Apalagi soal tenaga kerja pelaut, keselamatan dan sertifikasi diurus Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub 40 tahun 2019.
“Menko Maritim harus bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China,” tegas Pigai.
Lanjutnya, "berbagai landasan hukum international juga nasional telah memberi otoritas, tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan.Oleh karena itu saya mengecam Menko Maritim yang tidak peduli dengan keselamatan Pelaut (Seafarer)."
Pigai juga menjelaskan, hampir semua aturan internasional dan nasional yang mengatur tentang Pelaut (Seafarer) bukan tanggungjawab Kementerian Tenaga Kerja tetapi Kementerian Perhubungan dan tanggungjawab Menko Maritim. [gi]
