Peringati Hari Dharma Karya Dhika, Kemenkumham Dukung Akselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional

“Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi  menyebabkan kerugian negara yang lebih besar," ujar Wapres Ma'ruf Amin pada seminar nasional dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021

GEN-ID 🇮🇩 | Jakarta, 12 Oktober 2021 - Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional" dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam menyinergikan dan mengoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan  mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta  mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek, sedangkan Ditjen  Imigrasi  berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam  mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk kemudahan investor. Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Pada kegiatan ini, hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin sebagai Keynote Speaker menyampaikan  bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-  undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional. 

“Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi  menyebabkan kerugian negara yang lebih besar," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Diungkapkan wapres,  konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa  dengan pintu darurat di masa krisis dapat diaplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan.

"Konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa  dengan pintu darurat di masa krisis dapat diaplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan," tegas wapres.

Namun demikian, setiap  keputusan/kebijakan  harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Sejumlah narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan  strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.


Reporter: Topan AS
Editor: Mahar Prastowo