GENERASI-ID 🇮🇩 | Jakarta — Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025, sebanyak 232 peserta hadir langsung di Graha BNPB, Jakarta, sementara 4.755 lainnya mengikuti secara daring.
Rakornas yang mengusung tema "Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana" ini menjadi momentum bagi para kepala daerah yang baru dilantik untuk memperkuat kesiapsiagaan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa kesiapsiagaan yang baik di tingkat daerah akan mempercepat respons dalam situasi darurat.
"Rakornas ini menjadi kesempatan strategis bagi kepala daerah untuk memperkuat kapasitas menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah masing-masing," ujar Suharyanto, Kamis (20/3/2025).
Dominasi Bencana Hidrometeorologi
Sepanjang tahun 2024, bencana hidrometeorologi masih mendominasi dengan dampak luas terhadap masyarakat dan infrastruktur. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 95 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang.
- Total bencana 2024: 5.678 kejadian
- Bencana hidrometeorologi: 5.394 kejadian (95%)
- Korban terdampak: 8,1 juta jiwa
- Kerugian ekonomi: Rp 12,7 triliun
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan bahwa pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.
"Keterlibatan semua pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, hingga organisasi relawan, sangat penting untuk memperkuat ketahanan daerah," ujar Pratikno.
Ia mencontohkan banjir di Bekasi pada Maret 2025 yang disebabkan oleh minimnya pengelolaan lingkungan di kawasan hulu. Kurangnya daerah resapan air menjadi faktor utama terjadinya luapan sungai.
Peran Senkom Mitra Polri
Dalam forum tersebut, Senkom Mitra Polri turut berkomitmen memperkuat sinergi dalam penanggulangan bencana. Tri Joko, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan SAR (PBSAR) Senkom, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana perlu terus ditingkatkan.
"Dengan penguatan kapasitas daerah, respons terhadap bencana akan lebih cepat, masyarakat lebih siap, dan dampak dapat diminimalisir," ujar Tri Joko.
Senkom Mitra Polri juga berperan dalam berbagai kegiatan mitigasi bencana, mulai dari pelatihan SAR hingga sosialisasi mitigasi di wilayah rawan bencana.
Kolaborasi Lintas Sektor
Selain perwakilan Senkom Mitra Polri, Rakornas PB 2025 juga dihadiri sejumlah organisasi relawan seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Kepala Bappenas, Wamen ATR/BPN, serta perwakilan TNI-Polri juga turut menyampaikan pemaparan mengenai strategi nasional dalam pengurangan risiko bencana.
Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam membangun sistem ketahanan bencana yang lebih tangguh.
"Pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat. Ini tanggung jawab bersama," pungkas Tri Joko.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar